Jakontime.com — Beberapa hari ini ramai isu tentang usaha pendongkelan Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Partai Golkar.
Isu itu muncul ketika beberapa hari sebelumnya Ketua Dewan Penasihat Golkar dan Menko Marves Luhut Pandjaitan menyatakan dengan terbuka siap menjadi Ketum Golkar. Ia mensyaratkan tidak ada konflik dengan Ketum sekarang dan melalui mekanisme yang berlaku.
Bahlil Lahadalia Menteri Investasi Indonesia, juga menyatakan siap jadi Ketum Golkar. Sebagai kader Golkar ia siap ditempatkan dimana saja.
Mengapa Airlangga mau didongkel? Ternyata ia ketahuan secara diam-diam bertemu dengan capres Anies Baswedan. Selain itu, beberapa aktivis Golkar juga hadir dalam acara besar Nasdem dan Anies di GBK Senayan 16 Juni lalu. Juga karena pernyataan terbuka Airlangga bahwa 58 Proyek Strategis Nasional Presiden Jokowi terancam mangkrak alias tak kelar hingga masa jabatan Jokowi selesai
Perilaku inilah yang nampaknya tidak disukai faksi Luhut cs di Golkar. Gerakan Ridwan Hisyam anggota Dewan Pembina Golkar yang memasalahkan kepemimpinan Airlangga juga sejalan dengan gerak Luhut ini.
Rupanya gerak Airlangga itu juga dibaca presiden Jokowi. Kemarin (28/7), ia dipanggil ke istana oleh Jokowi. Apa yang kemudian terjadi?
Airlangga yang tadinya ‘cenderung’ ke Anies tiba-tiba berubah haluan. Ia melakukan pertemuan di rumahnya dengan Puan Maharani dan petinggi PDIP lainnya. Bahkan keduanya membentuk tim teknis yang akan mematangkan kerjasama politik Golkar dan PDIP. Arah Airlangga membawa Golkar mendukung capres Ganjar nampak dalam pertemuan penting itu.
Mengapa Airlangga berubah haluan? Ada dua kemungkinan. Pertama ingin membebaskan dirinya dari kasus yang diperiksa Kejaksaan Agung. Ia diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi ekspor CPO (crude palm oil) tahun 2021-2022, Senin kemarin, 24 Juli 2023. Selama 12 jam ia diperiksa.
Kedua, ingin jabatannya sebagai Menko Perekonomian ini tidak dicopot presiden Jokowi di tengah jalan. Ia takut hilang kenikmatan dan kenyamanan sebagai seorang menteri.
Istana, Jokowi dan Luhut memang “licin” dalam memainkan catur menjelang pilpres 2024 ini.
Ketika upaya penjegalan capres Anies untuk maju dalam Pilpres 2024 gagal, kini mereka mencoba mencegah partai atau kelompok untuk dukung Anies Baswedan.
Akhirnya, mari kita simak kekesalan yang diungkap Prof Denny Indrayana, mantan wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Twitternya 26 Juli lalu,
“Kemenangan politik dan pemilu harus tetap diraih dengan kehormatan, kebenaran, dan keadilan.
Cawe-cawe Jokowi yang mencopet Demokrat, mencopet Golkar, mengganggu koalisi KPP, menjegal Anies Baswedan dll, adalah cawe-cawe telanjang yang tidak beretika, tidak berlandaskan moral politik.
Cawe-cawe Jokowi dan kroni oligarkinya, yang menghalalkan segala cara berpolitik haram yang demikian, sambil berbohong bertindak berpura-pura mencitrakan diri sedang memikirkan bangsa dan negara, adalah cara berpolitik yang telanjang tanpa etika-moral, dan karenanya harus dibongkar dan dihinakan.
Ayo sama-sama kita teriakkan lantang bahwa Presiden Jokowi sebenarnya sedang mengumbar aurat pakaian politik yang telanjang, meskipun katanya, approval rating survei memotret Jokowi didukung 90% responden sekalipun.
Kebenaran harus disuarakan, bahkan meskipun sendirian. Demi Indonesia yang sama-sama kita cintai dan harus kita jaga dari cara-cara berpolitik telanjang penuh dusta dan cawe-cawe yang senyatanya demi dinasti dan bisnis kroninya, jauh dari demi “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” Indonesia.”
Wallahu Azizun Hakim. (*)
*Penulis : Nuim Hidayat (penulis buku Imperialisme Baru)
